Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 bersama Kemendagri Tito Karnavian yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Para Gubernur dan Pj Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Acara ditandai dengan Pemukulan Gondang 9 oleh Perwakilan Kemendagri Tomsi Tohir, Perwakilan Pj Gubernur Sumut Arief S Trinugroho, Para Gubernur, Wakil Gubernur, serta Penjabat Gubernur se-Indonesia.
Rakornas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 digelar di Medan 9-10 Oktober 2023 dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) serta rangkaian Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 25-29 Oktober 2023 di Kota Medan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP). Rapat ini akan dihadiri 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan inspektorat kabupaten/kota se-Indonesia.
Rakorwasnas kali ini dengan tema, arah kebijakan pengawasan tahun 2024.
Sumut dipercaya menjadi tuan rumah Rakornas PIP karena dianggap berhasil secara signifikan meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik. Untuk pencegahan korupsi di tahun 2022, Sumut berada di peringkat keempat, sedangkan untuk layanan publik secara nasional berada di posisi lima besar.
Kegiatan Rakornas dimulai dengan penampilan video singkat profil sumatera utara dan tarian multietnis serta tarian melayu.
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin yang diwakili oleh Sekdaprovsu Arief S Trinugroho menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pj Gubsu dikarenakan agenda pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang di Sumatera Utara kepada bapak/ibu pimpinan kabupaten/kota.
“Kepada Bapak/Ibu Pemerintah kabupaten/kota, pemprov dalam lima tahun ini melakukan penguatan personel anggaran. Pemprovsu lima tahun telah melakukan perbaikan good governance dan clean governance, guna menyikapi praktik korupsi agar tiada terjadi,” imbuhnya.
