Network
DETAKSUMUT.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sibolga - Tapteng, mengecam pemerintah kota Sibolga terkait galian C yang tidak memiliki izin dan tidak memikirkan dampak galian C ilegal tersebut dengan menghiraukan nyawa masyarakat sekitarnya.
Ketua Umum HMI Cabang Sibolga-Tapteng, Anggiat Marito menyampaikan pihaknya sudah menyurati instansi yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Sibolga pada Rabu, 27 September 2023 lalu.
Baca Juga: Inilah 7 Tempat Wisata yang Wajib Dikunjungi di Sumatera Barat
"Akan tetapi, hanya Dinas PKPLH Kota Sibolga menjawab surat dengan nomor: 660/278/PKPLH sedangkan Dinas PMPPTSP kota Sibolga hingga saat ini belum menjawab surat, ada apa dengan Dinas PMPPTSP terkait Galian C Ilegal Jalan Murai?," tegas anggiat pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Adapun, katanya, klarifikasi Dinas PKPLH Kota Sibolga menyatakan terkait surat izin galian C tersebut kewenangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan dinas tegaskan bahwa pihaknya tidak ada mengeluarkan izin terkait galian C tersebut.
Menurut Anggiat, dengan jawaban surat Dinas PKPLH Kota Sibolga, dampak lingkungan galian C Ilegal harusnya ditindaklanjuti pemerintah setempat karena aktivitas Galian C gunung tersebut berada di daerah permukiman yang berpotensi terjadinya Longsor.
"Sesuai tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Bab XXIII
tentang ketentuan pidana, sebagai berikut: Pasal 158, Pasal 160, Pasal 163 dan Pasal 164," jelasnya.
Kemudian, sambungnya, Dinas PMPPTSP Kota Sibolga, hingga saat belum memberikan jawaban surat klarifikasi, dari sudah seminggu yang lalu. Jadi, katanya, pihaknya akan menyurati kembali. Bila tidak ada jawaban maka pihaknya akan melaksanakan aksi yang lebih besar.
Baca Juga: KPU Sijunjung Temu Ramah Dengan Awak Media, Sampaikan Kegiatan Pasca 107 Hari Pelantikan
