Network
DETAKSUMUT.ID - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Langkat Nuryansyah Putra iri bicara. Ia tak menjelaskan secara detail saat dimintai konfirmasi terkait dugaan proyek fiktif Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa tahun 2023, bimbingan teknis (Bimtek) kepala desa ke Bandung dan Jakarta serta program Indeks Desa Membangun.
Nuryansyah mengaku sedang dalam perjalanan dan mengajak wartawan detak sumut bertemu langsung. "Bagaimana mau saya jawab, nanti kita jumpa saja ya, Senin. Saya lagi dijalan ini," kata Nuryansyah saat dihubungi Detak Sumut, Minggu, 30 Juni 2024.
Sebelumnya diberitakan, persoalan desa di Kabupaten Langkat semakin terungkap ke publik, mulai dari dugaan proyek fiktif aplikasi sistem informasi dan administrasi desa tahun 2023 yang setiap desa membayar Rp. 15.000.000 dan kabar Kepala Desa di Langkat melakukan bimbingan teknis (Bimtek) menggunakan anggaran Rp 12.500.000 ke Hotel Atlantic City Bandung 3 malam dan malam terakhir di hotel 88 Mangga Besar Jakarta, Senin-Jumat 10-14 Juni 2024.
Baca Juga: Proyek Aplikasi Sistem Informasi Desa 2023, Diduga Fiktif di Langkat
Muncul lagi permasalahan indikasi dugaan suap dan pemaksaan pada program Indeks Desa Membangun sehingga bikin geram puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demontrasi di kantor Dinas PMD Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada Rabu 26 Juni 2024.
Koordinator AMPD Yogi Mahendra yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Pancabudi (UNPAB) Medan menyampaikan tuntutan.
Yogi mengatakan bahwa aksi ini didasari ada indikasi dugaan suap dan pemaksaan pada program Indeks Desa Membangun.
.
“Sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa dana desa saat ini dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri pribadi dan oknum-oknum yang bermain. Salah satunya dugaan kami mengenai program Indeks Desa Membangun," kata Yogi.
Aksi tersebut mempertanyakan dengan Kepala Dinas PMD Langkat Nuryansyah Putra.
"Kedatangan dan aksi kami meminta klarifikasi kepada kepala dinas PMD Kabupaten Langkat apakah benar adanya dugaan pemberian uang dari kepala desa kepada oknum di Dinas PMD Langkat dan Tenaga Ahli Kemendes Langkat. Apabila ada sebuah desa di Langkat yang ingin menaikan status desanya satu tingkat, misal dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, atau dari desa berkembang menjadi desa maju,” ungkap Yogi.
