Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 bersama Kemendagri Tito Karnavian yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Para Gubernur dan Pj Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Acara ditandai dengan Pemukulan Gondang 9 oleh Perwakilan Kemendagri Tomsi Tohir, Perwakilan Pj Gubernur Sumut Arief S Trinugroho, Para Gubernur, Wakil Gubernur, serta Penjabat Gubernur se-Indonesia.
Rakornas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 digelar di Medan 9-10 Oktober 2023 dengan tuan rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) serta rangkaian Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 25-29 Oktober 2023 di Kota Medan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP). Rapat ini akan dihadiri 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan inspektorat kabupaten/kota se-Indonesia.
Rakorwasnas kali ini dengan tema, arah kebijakan pengawasan tahun 2024.
Sumut dipercaya menjadi tuan rumah Rakornas PIP karena dianggap berhasil secara signifikan meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik. Untuk pencegahan korupsi di tahun 2022, Sumut berada di peringkat keempat, sedangkan untuk layanan publik secara nasional berada di posisi lima besar.
Kegiatan Rakornas dimulai dengan penampilan video singkat profil sumatera utara dan tarian multietnis serta tarian melayu.
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin yang diwakili oleh Sekdaprovsu Arief S Trinugroho menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pj Gubsu dikarenakan agenda pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang di Sumatera Utara kepada bapak/ibu pimpinan kabupaten/kota.
“Kepada Bapak/Ibu Pemerintah kabupaten/kota, pemprov dalam lima tahun ini melakukan penguatan personel anggaran. Pemprovsu lima tahun telah melakukan perbaikan good governance dan clean governance, guna menyikapi praktik korupsi agar tiada terjadi,” imbuhnya.
Pemprovsu telah mencapai banyak penghargaan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari jajaran internal serta kerja keras jajaran OPD.
Sekdaprov mengatakan bahwa pemprovsu akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan isu-isu strategis yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
“Saya berharap rakornas ini berhasil dan maksimal, sekaligus mampu menyusun pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan anggaran di pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.
Kemendagri Tito Karnavian yang diwakili Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa adanya anggaran yang bocor tidak sesuai dengan sasaran arahan Presiden.
“Adanya anggaran yang bocor (tidak tepat sasaran) bila kita sesuaikan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepala daerah kabupaten/kota,” tukasnya.
Peningkatan pelayanan publik, kata Tomsi Tohir, harus didorong oleh APIP, baik ditingkat pusat, maupun kabupaten/kota.
“Terkait temuan-temuan, saya berharap rekan-rekan APIP harus tegas, dan berani, karena APIP adalah rekan kita yang dapat mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga APBD-APBD kita dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
“Alhamdulillah, perbaikan-perbaikan, administrasi, peningkatan kualitas mutu pelayanan publik sudah menjadi kewajiban kita bersama. APIP selalu mendorong para OPD untuk tetap tepat sasaran dalam menggunakan anggaran, sehingga dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat terkhusus Kota Pematang Siantar,” ucap dr Susanti.
Wali Kota dr Susanti juga menegaskan bahwa OPD-OPD Pematang Siantar dalam menggunakan anggaran terus memperhatikan aspek lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pembangunan.
