Network
DETAKSUMUT.ID - Persoalan desa di Kabupaten Langkat semakin terungkap ke publik, mulai dari dugaan proyek fiktif aplikasi sistem informasi dan admistrasi desa tahun 2023 yang setiap desa membayar Rp. 15.000.000 dan kabar Kepala Desa di Langkat melakukan bimbingan teknis (Bimtek) menggunakan anggaran Rp 12.500.000 ke Hotel Atlantic City Bandung 3 malam dan malam terakhir di hotel 88 Mangga Besar Jakarta, Senin-Jumat 10-14 Juni 2024.
Muncul lagi permasalahan indikasi dugaan suap dan pemaksaan pada program Indeks Desa Membangun sehingga bikin geram puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi demontrasi di kantor Dinas PMD Kabupaten Langkat Sumatera Utara pada Rabu 26 Juni 2024.
Koordinator AMPD Yogi Mahendra yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Pancabudi (UNPAB) Medan menyampaikan tuntutan.
Yogi mengatakan bahwa aksi ini didasari ada indikasi dugaan suap dan pemaksaan pada program Indeks Desa Membangun.
.
“Sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa dana desa saat ini dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri pribadi dan oknum-oknum yang bermain. Salah satunya dugaan kami mengenai program Indeks Desa Membangun," kata Yogi.
Aksi tersebut mempertanyakan dengan Kepala Dinas PMD Langkat Nuryansyah Putra.
"Kedatangan dan aksi kami meminta klarifikasi kepada kepala dinas PMD Kabupaten Langkat apakah benar adanya dugaan pemberian uang dari kepala desa kepada oknum di Dinas PMD Langkat dan Tenaga Ahli Kemendes Langkat. Apabila ada sebuah desa di Langkat yang ingin menaikan status desanya satu tingkat, misal dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, atau dari desa berkembang menjadi desa maju,” ungkap Yogi.
Anehnya, di tengah-tengah aksi datang 3 orang yang diduga honorer di Dinas PMD Langkat menantang mahasiswa yang berunjuk rasa untuk berkelahi.
Baca Juga: Apdesi Langkat Akui Aplikasi Informasi dan Adminitrasi Desa Sudah Ada, Tapi Belum Sempurna
