Network
DETAKSUMUT.ID - Terungkap, menurut pengakuan Kepala Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumut Tahansyah Silalahi menyebutkan ada yang mengatasnamakan oknum Kejaksaan yang mengerjakan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek jalan rusak desa di tahun 2023.
"Dugaan oknum APH ikut main proyek dana desa tentu sangat mungkin terjadi," kata Ketua Gema Pengacara Ranggalawe (GEMPAR), dan Direktur LAWAN Institute, Muhammad Mualimin, SH MH kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024.
Baca Juga: Belum Lagi Selesai Proyek Aplikasi Desa, Kini Dikabarkan Kades di Langkat Bimtek ke Bandung
APH mesti gerak cepat memberantas korupsi dana desa di Langkat. Jika ada dugaan korupsi langsung ditindak lanjuti. Publik pasti yakin APH memiliki data desa yang melakukan korupsi.
"Namun APH mestinya tidak boleh terlalu dekat dengan pengguna dana desa karena fungsi dirinya dirancang untuk mengawasi, meniup pluit, dan menindak bilamana ada tindak pidana, khususnya penyelewengan dana dan korupsi," kata Mualimin.
Presiden Republik Indonesia Jokowi mengingatkan jangan ada lagi oknum Kejaksaan main proyek. Instruksi Presiden tersebut yang harus ditindaklanjuti oleh Kejagung untuk melihat Kejaksaan di Kabupaten Kota. Kejagung diharapkan menelusuri pengakuan Kades Pangkalan Sianta tersebut.
"Untuk itu Kejagung jangan hanya minta jajarannya memelototi kepala desa dan kepala dinas, tapi juga harus memastikan bawahan bekerja profesional, objektif, dan tidak main-main dalam tugas pengawasan," kata Pengurus Bidang Hukum dan HAM MN KAHMI itu.
Lanjut Mualimin menambahkan, ketika Presiden Jokowi menyoroti Kejaksaan terkait banyaknya oknum main proyek, sejatinya itu alarm supaya praktik semacam itu dihentikan.
