Network
"Kita berharap, Polda Sumut mengusut tuntas sampai kepada para aktor intektual dan pemodal tindakan pengrusakan hutan mangrove," tambahnya.
"Mengapa demikian? Perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove merupakan program prioritas pemerintah RI, termasuk untuk mencapai target penurunan emisi karbon, baik yang terdapat dalam dokumen peningkatan kontribusi nasional atau Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2022 maupun dalam dokumen FOLU Net Sink 2030," jelas Ahli Kehutanan USU itu.
Dikatakan Onrizal, kegiatan pengrusakan dan pengalihfungsian mangrove jelas akan menghambat pencapaian target penurusan emisi karbon yang sudah ditargetkan pemerintah dan sudah disampaikan kepada masyarakat Internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, lanjutnya, kerusakan mangrove sudah terbukti mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.
"Hasil penelitian menunjukan, 2/3 dari populasi biota perairan pesisir sangat tergantung pada hutan mangrove yang masih baik. Sehingga pengrusakan hutan mangrove berdampak buruk pada masyarakat local, nasional dan global," kata Akademisi USU yang juga pakar Mangrove itu.
Oleh sebab itu, Polda Sumut harus segera menetapkan tersangka pengrusakan hutan mangrove, di Desa Kwala Langkat.
"Kita berharap dengan alat bukti yang cukup, tersangka dapat ditetapkan dan diumumkan, termasuk para aktor intelektual dan pemodalnya," tegas Onrizal.
Ia meminta Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Pemprov Sumut dan KPH Wilayah 1 Stabat menindak tegas terhadap pelaku pengrusakan hutan mangrove.
"Kegiatan mitigasi dan pencegahan kerusakan mangrove harus diprioritaskan. Kemudian, bagi para perusak perlu diberikan tindakan tegas," kata Onrizal selama ini melakukan penelitian dan juga dipercaya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut untuk memberikan pandangan terkait isu-isu lingkungan.***
