Network
DETAKSUMUT.ID - Pengamat Henry Subiakto mengatakan mundur dari kabinet bagi Mahfud MD adalah persoalan pilihan moral daripada taktik politik. Katanya, tanpa mundurpun dia sebenarnya tidak apa-apa.
"Bahkan kedudukannya tetap kuat dari sisi kewenangan, pengaruh, dan kesempatan. Namun Prof. Mahfud sbg Menkopolhukam sejak awal sudah menekankan pada jajarannya agar selalu bersikap netral, jujur dan adil," ucapnya pada Kamis, 1 Februari 2024.
Baca Juga: Mahfud MD Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Kabinet kepada Presiden Joko Widodo
ia menyebut kenyataannya justru pimpinannya yaitu Presiden Jokowi yang terang-ternanhan tidak netral dan tidak adil dalam Pilpres 2024.
"Hal ini menyebabkan Prof. Mahfud berada pada posisi sulit. Tentu jajaran aparat di bawah koordinasinya akan lebih melihat ke sikap Presiden. Maka, Prof. Mahfud tidak bisa menjamin netralitas, sehingga baik baginya untuk mundur dibanding bertahan sebagai menteri. Dengan mengundurkan diri tanggung jawab moralnya sebagai Menkopolhukam, jika benar-benar mencuat kasus-kasus ketidakadilan dan ketidaknetralan aparat di lapangan, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Prof. Mahfud MD sebagai menteri koordinator. Conflict of interest terhindarkan," ungkapnya.
Namun, katanya, sebagai bawahan yang menghormati Presiden yang memilihnya, Prof. Mahfud nampaknya akan melaporkan sikapnya ini dengan tetap menghormati presiden Jokowi.
Baca Juga: KulinerMu Akan Hadir di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sijunjung
"Itulah mengapa Prof. Mahfud akan minta izin langsung pengunduran dirinya ini dalam waktu dekat. Bagi Prof. Mahfud mengundurkan diri bukanlah sikap pembangkangan, bukan pula sikap lari dari tanggung jawab," katanya.
Menurutnya, sebagai gerakan moral, mundurnya Prof. Mahfud dari kabinet, punya makna mengingatkan pada menteri-menteri lain, bahwa ada masalah moralitas jika tetap bertahan di pemerintahan yang presidennya sudah mengabaikan etika, mengabaikan kepatutan moral, bahkan merekayasa regulasi UU lewat keputusan di MK, serta mengabaikan rasa keadilan di masyarakat dalam berpolitik.
