DETAKSUMUT.ID - Pengamat yang juga penulis buku Muslimat NU Militan untuk NKRI, Nurul Azizah mengatakan organisasi struktural dibawah PBNU biasanya mengikuti arahan dari Ketua Umum PBNU. Selama ada koordinasi dan konsolidasi dari atas ke bawah untuk kegiatan yang bersifat ke NU an atau kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial atau ekonomi. PBNU tidak berpolitik praktis, karena memang kegiatan struktural NU tidak untuk berpolitik.
"Kalaupun ada pengurus struktural NU untuk ikut perpolitik ya harus cuti atau berhenti. Jangan sampai PBNU dijadikan alat politik praktis untuk memenangkan capres tertentu karena iming-iming uang, jabatan dan kepentingan politik tertentu," ucapnya.
Baca Juga: Sambut Pilpres 2024 Damai, Ketua Majelis Rasulullah : Jaga Ukhuwah Islamiyah, Jangan Gontok-gontokan
Ia mengajak semua bahwa struktur organisasi NU dari pusat sampai ke tingkat paling bawah jumlahnya enam, yaitu PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU dan PARNU. Semua pengurus dari pusat hingga ranting (desa) bisa digerakkan dengan surat edaran atau tanpa surat edaran untuk memenangkan salah satu paslon capres cawapres.
Katanya, dibanyak media online Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya selalu menegaskan kalau PBNU itu netral dan tidak ikut berpolitik praktis.
"Tetapi kenyataannya Gus Yahya dan beberapa pengurus PBNU lainnya malah memaparkan pemetaan pasangan tiga calon presiden 2024, yang akhirnya mulai mengarah untuk memenangkan paslon 02," ucapnya.
Baca Juga: Capres Ganjar Kagum Lihat Antusiasme Warga saat Kampanye Terbuka 'Hajatan Rakyat' di Lampung
Ia melanjutkan, menurut majalah Tempo edisi 22 Januari 2024 dengan judul "Manuver PBNU Buat Prabowo" secara gamblang menjelaskan diawali dari pengurus PWNU Jawa Barat mengumpulkan Rais Syuriah dan pengurus cabang NU se Jawa Barat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 Purwakarta pada Kamis, 11 Januari 2024. Acara dikemas dalam rapat koordinasi dan konsolidasi pengurus yang bersifat rahasia.
"Menurut sumber yang diperoleh majalah Tempo rapat di kalangan pengurus NU Jawa Barat sesungguhnya berisi arahan untuk memenangkan paslon capres cawapres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari koalisi Indonesia maju," katanya.
Katanya, Ketua Umum PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad membenarkan pertemuan pengurus di Purwakarta tersebut. Menurut majalah Tempo rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ketua dan Rais Syuriah PWNU se Indonesia di hotel Bumi Surabaya pada 7 Januari 2024.
Baca Juga: KPU Akan Tegur Pasangan Capres Cawapres Kampanye Terbuka di Luar Jadwal Zonasi
"Menurut nara sumber Tempo Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Gus Saifullah Yusuf memaparkan tata kelola organisasi serta pemetaan tiga paslon capres cawapres dalam pilpres 2024, kemudian PBNU mengarahkan untuk tidak memilih paslon 01 dan 03," katanya.
Ia menyampaikan pengurus teras PBNU menjelaskan dalam rapat konsolidasi di hotel Bumi Surabaya itu, PBNU berusaha menggerakkan pengurus dari tingkat provinsi hingga ranting untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kata Gus Yahya, "PBNU dan Jokowi mempunyai kesamaan, untuk itu PBNU mendukung penuh program pemerintah Jokowi.
"Kalau PBNU sudah mengarah ke paslon 02, dapat dipastikan pengurus struktural NU yang ada dibawah PBNU, yaitu PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU, dan PARNU biasanya mengikuti arahan dari Ketum PBNU," katanya.
"Pandai sekali timsesnya paslon 02, mereka pegang kepalanya dulu biar anggota badan di bawahnya mengikuti gerakan yang sama dengan Ketua Umum PBNU," ujarnya.
Baca Juga: Ketum PSSI Jadikan Peristiwa Ini Sebagai Inspirasi Lawan Jepang
"Kalau arahan untuk memenangkan paslon 02 dari PBNU kemudian turun seturun-turunnya sampai ke tingkat kelompok masyarakat tertentu atau kades, dipastikan yang memilih paslon 02 semakin bertambah. Karena yang diikuti pimpinan tingkat pusat. Yang pengurus di bawah hanya bisa samikna wa atokna yang artinya "Kami dengar dan patuh" wah kalau ini terjadi akan bahaya sekali. Karena warga Nahdliyyin jumlahnya sangat banyak," lanjutnya.
Hal ini, katanya, pernah dilakukan oleh timsesnya paslon 02 menggerakkan perangkat di tingkat desa untuk memilih paslon 02.
"Sepertinya Ketum PBNU memiliki hutang budi kepada Jokowi yang sulit tergantikan, hingga perlu rapat koordinasi dan konsolidasi dengan PWNU se Indonesia untuk kemenangan paslon nomor 02," ucapnya.
"Tapi ingat, rakyat Indonesia mulai cerdas demikian juga warga Nahdliyyin yang tidak bisa dibeli hak pilihnya. Mereka bisa melihat rekam jejak capres cawapres melalui pencarian di google dan YouTube. Tidak akan memilih capres 02 arahan Ketum PBNU dan sekretaris PBNU. Karena rekam jejak capres 02 sangatlah kelam," lanjutnya.
Baca Juga: Jelang Hadapi Jepang, Timnas Indonesia Berlatih Keras
"Insyaallah warga Nahdliyyin memilih Ganjar Prof Mahfud capres cawapres nomor urut 03 karena dari rekam jejaknya bagus. Paslon 03 sangat bersih dari KKN dan memiliki banyak prestasi, sehingga layak untuk dipilih dan dicoblos nanti pada tanggal 14 Februari 2024," pungkasnya.