Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia menghadiri undangan rapat koordinasi nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2023 di Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta. Selasa (3/10/2023).
Menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Rakornas sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah nantinya akan dipimpin oleh Bapak Presiden dan akan diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Anggota Satgas P2DD (kehadiran Bapak Presiden saat ini dalam koordinasi dengan protokol istana). Dalam Rakornas rencananya juga akan diumumkan hasil evaluasi kinerja TP2DD Tahun 2022 (Award 2023).
Baca Juga : Baca Juga: Wali Kota dr Susanti dan Forkopimda Ikuti Rakor TPID Pusat dan Daerah Via Zoom Meeting
Indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan prospek dan ketahanan yang baik di tengah kekhawatiran risiko resesi global. Tumbuh impresif, perekonomian Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut konsisten tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan pada triwulan II tahun 2023 mencapai 5,17% (yoy). Hal ini merupakan hasil kerja keras serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan penuh seluruh masyarakat.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Pemko Pematang Siantar Membuka Formasi PPPK Sebanyak 378 Khusus Guru
Wapres Ma'ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.
