Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani, Sp.A didampingi Asisten I Junaedi Sitanggang dan Kepala BKPSDM Pematang Siantar Timbul Simanjuntak menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 dan Uji Publik RUU ASN bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman no. 86, Jakarta. Kamis (3/8/2023).
Hal itu disampaikan Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA, sembari menindaklanjuti surat menteri PANRB bernomor B/1565/M.SM.01.00/2023,B/1567/M.SM.01.00/2023, dan B/1568/M.SM.01.00/2023 perihal undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2023.
Berjumlah 524 daerah kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, hadir mengikuti Rakor.
Agenda rakor, terang Wali Kota dr Susanti, yakni persiapan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 dan penyerahan surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
Selain itu, Wali Kota dr Susanti menyebut bahwa Pemerintah Kota saat ini sedang fokus kepada Tenaga Honorer yang akan diusulkan pengangkatan baik jalur CPNS maupun PPPK.
“Kita sedang upayakan melalui Pemerintah Pusat untuk hal pengangkatan jalur CPNS dan PPPK, agar masing-masing daerah yang memiliki kebijakan karna mengetahui daerahnya masing-masing. Ini juga yang kita bahas di Rakernas APEKSI kemarin sebagai prioritas,” tuturnya.
Agenda Rakor ini juga, sambung dr Susanti, penyerahan surat keputusan menteri tentang penetapan kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 akan diterima langsung oleh Wali Kota dan tidak diwakilkan.
Rakor dibuka Presiden Republik Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diikuti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan.
Hal tersebut sesuai dengan mandat negara bahwa pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas. Menteri Anas juga mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendata kebutuhan ASN di tahun 2023 yang mendesak untuk dipenuhi.
