Presiden Jokowi Buka Suara Terkait Pencopotan Atribut PDIP dan Ganjar - Mahfud di Bali

- 1 November 2023, 15:53 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali turun tangan untuk mencabut atribut partai politik di sepanjang rute kunjungan Presiden Joko Widodo di Gianyar, Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali turun tangan untuk mencabut atribut partai politik di sepanjang rute kunjungan Presiden Joko Widodo di Gianyar, Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023. /ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/

DETAKSUMUT.ID - Beberapa hari yang lewat publik dihebohkan dengan pencopotan atribut PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD ditempat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Atribut di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot sebelum kunjungan Jokowi dan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar dan Mahfud juga ikut dicopot pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi pun buka suara soal pencopotan atribut PDIP dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali tersebut.

Baca Juga: Hasil Survei: Prabowo - Gibran Unggul di Kalangan Pemilih Pemula

Jokowi Ingatkan Pemda Berhati-hati Dalam Menata Atribut Partai

Jokowi mengingatkan pemerintah daerah berhati-hati dalam menata atribut partai politik. Dia tak ingin ada salah paham antara pemerintah dengan parpol.

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi seperti dikutip Detaksumut pada Rabu, 1 November 2023.

Baca Juga: Hasil Survei: Suara Prabowo Gibran Meningkat di Jateng dan Unggul di Pemilih Jokowi - Amin

Jokowi Minta ASN, TNI dan Polri Netral pada Pilpres 2024

Jokowi meminta anak buahnya untuk netral pada Pilpres 2024. Dia meminta pemerintah daerah, ASN, TNI, dan Polri tak memihak kandidat mana pun. Lebih jauh, Jokowi berkata penataan atribut parpol memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, hal itu harus dilakukan dengan komunikasi terlebih dulu dengan partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucapnya.

Baca Juga: Hasil Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan Menurun dan PSI Meningkat Pasca Kaesang Ketua Umum

Halaman:

Editor: Fauzaki Aulia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah