Sementara, Lokot Nasution yang diketahui sejauh ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, bukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Lokot juga diketahui sebagai mantan PNS di Kementerian Perhubungan.
Humas DPRD Sumut, Muhammad Sofyan pun memastikan tidak ada anggota dewan yang bernama Lokot Nasution yang menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa- Sumatera tahun anggaran 2018-2022 tersebut.
"Sepengetahuan saya nama Lokot Nasution tidak ada," ucapnya kepada media beberapa waktu lalu.
Sofyan kembali menekankan tidak ada nama Lokot Nasution dalam daftar 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.