Network
DETAKSUMUT.ID - Beberapa waktu kebelakang publik dibuat terkejut dengan munculnya Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo dalam tayangan Azan di televisi swasta. Tayangan tersebut pun mendapat mendapat tanggapan dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra dengan tayangan tersebut.
Salah satu yang ikut berkomentar adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi. Menurutnya secara agama itu boleh saja dan tayangan tersebut bisa menjadi bagian dari ajakan kepada masyarakat luas untuk melaksanakan sholat.
Baca Juga: Boemipoetera meminta agar Tindakan Refresif terhadap Rakyat Rempang Dihentikan
"Itu boleh saja dan menjadi bagian dari ajakan untuk melakukan sholat kepada masyarakat luas. Sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih bagus dan cermat misalnya saat wudhu hendaknya lengan baju disingsingkan sampai sikut, itu ajaran wudhu yang benar," ucap Gus Fahrur sapaan akrabnya kepada Detaksumut pada Selasa, 12 September 2023.
Namun, kata Gus Fahrur, bagaimana azan itu menurut aturan KPI atau KPU ia kurang faham dan silahkan didiskusikan. Kalau orang beribadah dipublikasikan depan orang lain jika ada tujuan memberi contoh atau mengajak kebaikan bagi yang lain itu bagus saja, dengan niatan baik bukan Riya (pameran ibadah).
"Saya pribadi malah senang jika semua capres berlomba ke masjid shalat berjamaah diliput media dan dilaksanakan setiap hari bersama pendukungnya, baik di musim kampanye atau sesudahnya," katanya.
Menyingung tentang politik identitas, Gus Fahrur mengatakan politik indentitas yang dilarang itu jika dilakukan dalam konotasi negatif dan memecah belah bangsa berdasarkan sentimen agama.
Baca Juga: Penulis Buku Ini Nilai Tokoh-tokoh NU Layak Jadi Cawapres, Siapakah Figur Terkuat ?
"Kalau azan, berlomba beribadah itu bagus, bukan politik identitas yang buruk, bukan ujaran kebencian dengan menggunakan nama agama, misal menistakan lawan politik sebagai ahli neraka atau kafir. Yang dimaksud politisasi agama itu jika pelibatan agama dalam politik dilakukan untuk kampanye negatif, kebencian dan/atau permusuhan terhadap lawan politik, dan berorientasi hanya kepentingan kelompok dan mengabaikan kepentingan nasional," tutupnya.
