Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A dan Kepala Daerah lainnya mengikuti rapat koordinasi dan penguatan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kemendagri dan BPKP serta pemerintah daerah di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Rabu 27 Maret 2024.
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin dalam sambutannya sangat mengapresiasi KPK yang telah menggelar rakor di Provinsi Sumut.
“Dengan kegiatan rakor saya berharap kpk dapat telah memberikan dukungan kepada kami untuk pencegahan korupsi di Sumut. Banyak hal yang telah dicapai pemerintah Sumut kami selalu bertekad mencegah terjadinya korupsi mohon dukungan dari KPK,” ujarnya.
Dikatakan, berdasarkan data capaian di Sumut untuk progres pengadaan barang dan jasa telah berjalan 99 persen, management ASN 95 persen, Pengawasan APIP 93 Persen, BUMD area Perizinan 74 Persen.
“Kami konsern mencapai angka-angka perbaikan. Melalui rencana aksi akan menjadi alat untuk mendeteksi dini kecenderungan korupsi tersebut.
Untuk pembayaran pajak daerah di Sumut telah mempergunakan E - Samsat Sumut bermartabat untuk memudahkan pembayaran pajak dan menghindari pungli.
"Kami konsern (fokus) melakukan pendataan dan pengusaaan aset daerah selama ini kerjasama dengan BPN berjalan dengan baik," tambahnya.
Tujuan rakor ini dilakukan KPK untuk memperkuat integritas pemerintah untuk menjauhi perilaku koruptif dan menjalankan budaya anti korupsi.
"Kami harap dukungan KPK RI untuk koordinasi dan kerjasama dengan pelaku kepentingan lainnya,” Kata Pj Gubsu mengakhiri.
Perwakilan Dirjen Kemendagri Dwi Handoyo mengatakan berdasarkan data KPK sejak berdiri di tahun 2004 tingkat Korupsi pada Pemda harus dikendalikan fakta pentingnya sinergi semua pihak dalam upaya pencegahan korupsi yang masif memerlukan esensi menciptakan pemerintahan tata kelola pemerintahan yang baik
“Melalui operasional dilapngan kita menghimbau dan meningkatkan transparansi untuk anggaran daerah jauh lebih baik. Pada aspek pelayanan publik kita harus meningkatkan. Pelayanan publik sesuai dengan data ombudsman. Kepatuhan Pemda harus terus ditekankan. Pada area intervensi managemen kita juga harus melakukan sistem tata kelola ASN dan pengendalian gratifikasi,"ungkapnya.
