Network
DETAKSUMUT.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menerima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023. Pada kesempatan tersebut, Hassanudin menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
"Rekomendasi tersebut kita apresiasi dan akan segera kita tindaklanjuti, serta kita koordinasikan dengan perangkat daerah mengenai penyelesaiannya, saran yang disampaikan tentunya akan menjadi perhatian kami,” kata Pj Gubernur Hassanudin, saat memberi sambutan pada penyampaian keputusan DPRD Sumut tentang Rekomendasi DPRD Sumut mengenai LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Rabu (5/6) malam.
Hassanudin mengatakan, akan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan administrasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga akan terus meningkatkan kinerja pada tahun 2024.
“Untuk itu, kami akan memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin paritisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi pencapaian target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD,” kata Hassanudin.
Selain itu, Ia juga menyampaikan, program yang dilaksanakan Pemprov Sumut telah menghasilkan berbagai pencapaian indikator makro. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, hingga capaian makro di bidang lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi di Sumatera Utara setelah pandemi Covid-19 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, ekonomi Sumut pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen, lebih tinggi jika dibanding pencapaian pada tahun 2022, yang tumbuh sebesar 4,73 persen,” kata Hassanudin.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,12 persen. Pemulihan ekonomi terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumut, hal ini mencerminkan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi dampak pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut tahun 2023 sebesar 75,13 persen, tumbuh sebesar 0,83% atau meningkat 0,62 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai 74,51 persen. Angka IPM Sumut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Selain itu, berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Sumut hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumut. Hasil survei sosial dan ekonomi nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan persentase penduduk miskin di Sumut mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Sumut 2023, berjumlah 8,15% dari total penduduk Sumut.
“Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Sumut pada Agustus 2023 sebanyak 8.022.000 orang, naik 352.000 orang bila dibandingkan pada bulan Agustus 2022 yang sebesar 7.670.000 orang, kondisi yang membaik ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Sumut pascapandemi,” kata Hassanudin.
Di bidang kesehatan, Pemprov Sumut berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat, dalam usaha meningkatkan umur harapan hidup. Dengan cara peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat yang semakin digiatkan. Serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan melaksanakan program kesehatan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Pemprov Sumut juga memperoleh berbagai penghargaan sepanjang tahun 2023. Di antaranya Penghargaan KPPI Award 2023, penghargaan PPKM Award 2023, Opini WTP ke-10 dari BPK RI, Anugerah Adinata Syariah, penghargaan pelayanan publik zona hijau dari Ombudsman RI, anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2023, anugerah rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan dari Kemenpora, dan penghargaan lainnya.
DPRD Sumut secara umum menerima LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023. Legislatif mengharapkan rekomendasi tersebut agar ditidaklanjuti. Juru bicara Fraksi PDIP Delpin Barus menyampaikan pendapatnya mengenai LKPJ.
“Fraksi PDIP dalam kesempatan ini berpendapat bahwa, menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 dalam sidang yang kami hormati ini dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan yang telah disampaikan,” kata Delphin.
Ketua DPRD Sumut Sutarto mengharapkan rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan dan koreksi terhadap Pemprov Sumut.
“Kami harapkan rekomendasi ini merupakan masukan dan koreksi terhadap Guebrnur Sumatera Utara dan jajarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sutarto.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut Sutarto dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Bappelitbang Sumut Alfi Syahriza, Kepala Dinas PUPR Sumut Mulyono, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih, dan para anggota DPRD Sumut.
