Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematangsiantar dr.Susanti Dewayani Sp.A menerima kunjungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dalam hal Entry Meeting Evaluasi Perencanaan Atas Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting di Kota Pematangsiantar di Lt. 2 Ruang Kerja Walikota Pematangsiantar. Selasa (27/02/2024).
Dalam sambutannya wali kota pematangsiantar mengatakan isu kemiskinan dan stunting menjadi fokus dari program pemerintah pusat dan juga pemerintah kota pematangsiantar. Pemerintah kota pematangsiantar juga berkomitmen terhadap penurunan stunting seperti yang diamanatkan dalam perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dengan mengeluarkan keputusan walikota pematangsiantar tentang penetapan kelurahan lokasi fokus (lokus) pencegahan dan penanggulangan stunting kota pematangsiantar tahun 2024, dimana ditetapkan 7 kecamatan dan 16 kelurahan sebagai lokus stunting. Penetapan lokus dilakukan berdasarkan hasil pemetaan pada master analisa situasi aplikasi bangda, meliputi data sasaran, data cakupan layanan, sosial, kesehatan, pendidikan, kb, agama dan pemetaan program.
Tren penurunan stunting tahun 2023 di kota pematangsiantar, dengan jumlah balita stunting sebanyak 284 jiwa, setelah dilakukan penanganan pada periode tahun 2023 kemudian didata kembali sebanyak 68 jiwa sudah tidak mengalami stunting. Sehingga jumlah balita stunting di kota pematangsiantar tahun 2023 berdasarkan aplikasi e-ppgbm sebanyak 220 orang (1,9%) lebih rendah dari studi status gizi indonesia (ssgi) sebesar 14,7 %.
Kondisi kemiskinan di kota pematangsiantar pada tahun 2022 adalah 7,8 %, perkembangan persentase penduduk miskin kota pematangsiantar masih dibawah angka provinsi maupun nasional, kota pematangsiantar telah berkomitmen dengan mengalokasikan anggaran pada perangkat daerah pengampu agar mendorong dan mengentaskan persoalan kemiskinan yang dihadapi.
Harapannya pada tahun 2024 tren penurunan kemiskinan dan stunting semakin membaik dengan adanya pendampingan oleh bpkp melalui evaluasi perencanaan atas program pengentasan kemiskinan dan stunting di kota pematangsiantar dan untuk memastikan bahwa program yang telah dilaksanakan bermanfaat dan tepat sasasan sehingga penurununan kemiskinan dan stunting di kota pematangsiantar dapat tercapai.
Sementara sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Utara Farid Firman M.Si mengatakan kami BPKP saat ini diminta untuk menjaga program-program nasional,yang harus selesai di tahun 2024 dan mengevaluasi secara keseluruhan.diantaranya yang agak krusial dan menjadi perhatian kita adalah stunting dan kemiskinan,untuk itu BPKP telah mentetapkan 10 wilayah yang menjadi prioritas untuk kita lakukan evaluasi saat ini,yang pertama kriterianya adalah komitmen kepala daerahnya,jadi tidak salah kita menetapkan kota pematangsiantar untuk kita lakukan evaluasi ini.karena komitmen kepala daerah kota pematangsiantar begitu kuat untuk mensukseskan program-program nasional ini.
Tampak hadir Koordinator Pengawasan Bidang APD Nugroho Sri,Plh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Dra.Happy Oikumenis Daely,Asisten Pemerintahan dan Kesra Junaedi Sitanggang S.STP,M.Si,Para Pimpinan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar,Para Anggota Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Utara.
