Network
DETAKSUMUT.ID - Pelantikan dan pengukuhan pengurus Forum Kehutanan Daerah (FKD) Sumut dihadiri langsung oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Yusliani Siregar beserta Kepala Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumut di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kota di Medan pada Senin, 14 Agustus 2023.
Sebelum acara pelantikan dimulai, para pengurus FKD Sumut yang dipimpin Panut Hadisiswoyo melaksanakan rapat kerja untuk membentuk team komisi tentang perlindungan serta isu terkait lingkungan hidup, kehutanan, interaksi manusia dengan satwa liar yang dilindungi.
Dalam sambutannya, Yusliani Siregar menyampaikan dukungan serta masukan kepada kepengurusan FKD Sumut.
"Saya ucapkan selamat bertugas untuk saudara Panut Hadisiswoyo beserta jajarannya di FKD Sumut periode 2023 - 2027, semoga FKD menjadi wadah interaksi dan komunikasi antara pihak pemerintah khususnya dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan dengan para praktisi, aktivis sosial lingkungan serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan," ujarnya saat di wawancarai awak media Detaksumut.id.
Lanjutnya, Yusliani juga menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini terkait ilegal logging serta perambahan yang tidak terawasi.
"Saat ini banyak terjadi penebangan liar atau ilegal logging serta perambahan liar yang merebak hingga mengakibatkan kerusakan hutan, sampai akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No. 28 tahun 2023 tentang kegiatan terintegrasi dari beberapa kementrian yang terkait dalam Percepatan dan Pengelolaan Perhutani Sosial," terangnya.
"Dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi mendukung FKD Sumut bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan percepat pengelolaan perhutani sosial agar terciptanya Sumut yang bermartabat," terang Yualiani.
Kepala Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Rudi Napitu menyampaikan FKD adalah lembaga yang terstruktur di setiap provinsi di Indonesia.
"FKD Sumut ini adalah suatu lembaga yang terstruktur di setiap Daerah Provinsi seluruh Indonesia, sebagai kanal sarana komunikasi dan diskusi secara formal serta informal dalam menyelesaikan implikasi permasalahan terkait hutan," ungkap Rudi.
