DETAKSUMUT.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dijadwalkan melakukan kunjungan yang ke 2 di Sumatera Utara dalam bulan Agustus 2023. Rencananya, Presiden berada di kota Binjai dan Medan, Jumat sampai Minggu, 25-27 Agustus 2023.
Kedatangan Presiden Jokowi ke Sumut tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. HMI juga mengucapkan selamat atas kedatangan Presiden Jokowi ke Sumut.
"Kehadiran Presiden dalam kunjungan keduanya di Sumut, kami Badko HMI Sumut dengan tulus mengucapkan selamat datang atas kehadiran Pak Presiden di Sumut," kata Ketum Badko HMI Sumut Abdul Rahman dalam keterangannya kepada Detaksumut.id, Jumat, 25 Agustus 2023.
Baca Juga: Polisi Biarkan Point Isu SARA Dalam Aspirasi, Ada Apa?
Presiden Jokowi sering berkunjung ke Sumut. Menurutnya, Sumut sangat spesial dengan kehadiran orang nomor satu di Indonesia.
"Kehadiran bapak adalah suatu kehormatan besar bagi kami semua. Sebagai pemimpin negara, telah berdedikasi untuk melayani dan memimpin dengan kebijaksanaan," kata Cak Dul sapaan akrab Abdul Rahman.
Sebagaimana diketahui, Sumut punya daya tarik dan berbagai ragam yang berbeda dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu, Badko HMI Sumut menyampaikan surat terbuka untuk Presiden agar melihat Sumut.
Cak Duk menyoroti masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), peredaran Narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Berdasarkan data, sambung Cak Dul, Sumut mendapatkan peringkat 1 (satu) kriminalitas di tahun 2022 berdasarkan jumlah penindakan berkisar 43.497 kasus dan peringkat 2 (dua) sekitar 4.883 kasus dalam tindak pidana Narkoba menurut data BNN.
"Kami ingin Bapak Presiden memberikan perhatian serius akan soal ini karena pemuda Sumut resource pemimpin masa depan Indonesia. Sedangkan menurut PPATK kasus TPPO di Sumut mencapai angka Rp.90 Triliun, bisa dibayangkan berapa kasus yang saat ini sedang terjadi jika tidak dilakukan secara sinergitas dan kolaborasi dengan baik," kata Cak Dul.
Selain itu, lanjutnya, terkait lingkungan dan pelestarian alam. Sumut memiliki kekayaan alam yang luar biasa, di sejumlah kabupaten di Sumut yang terdaftar memiliki hutan lindung, yang merupakan salah satu kawasan hutan tropis terakhir di dunia.
Sayangnya, illegal logging, perambahan hutan, Konversi Hutan menjadi Perkebunan dan aktivitas ilegal, dugaan mafia perhutanan sosial diduga membuat kebun sawit dan membuat arang yang menebang hutan mangrove bisa mengancam kelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta Hutan mangrove di Langkat ribuan hektar sudah gundul. Hal itu harus menjadi perhatian serius Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, tambahnya, tentang pendidikan yang berkualitas. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di Sumut, masih terdapat daerah-daerah terpencil yang kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, bagunan sekolah dan lainnya.
Dengan demikian, sarannya, perlunya anggaran yang dikucurkan atau awasi dana pendidikan agar benar-benar terealisasi dari pusat hingga ke desa seperti fasilitas pendidikan, pelatihan guru, serta peningkatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Kemudian, pembangunan di Sumut, HMI, lanjutnya, melihat masih banyak program pusat pembangunan di Sumut mengalami penurunan kualitas dan capaian pembangunan (keterlambatan) yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Food Estate, pembangunan jalur Kereta Api Sumatera Bagian Utara, Tol Trans Sumatera, program 1 juta rumah Jokowi, bendungan, irigasi sungai, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan lainnya.
"Kami menduga terdapat 'Mega' Korupsi dalam proyek tersebut," kata dia.
Terkait ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi, lanjutnya, berjimbunnya lulusan perguruan tinggi di Sumut mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka.
"HMI mengusulkan penguatan program magang, pelatihan vokasi, serta dukungan bagi wirausaha lokal untuk membantu mengatasi masalah ini dan mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan," kata Cak Dul.
Di sisi lain, Pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Sumut memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, masih ditemukan para petani menghadapi tantangan dalam akses terhadap teknologi modern, pendidikan pertanian yang memadai, dan harga bahan pertani di pasar.
"Kami menyoroti kelangkaan Pupuk Subsidi dan kami menduga PT Pupuk Indonesia melakukan penimbunan pupuk subsidi di beberapa gudang di Sumut, Food Estate yang sampai hari ini belum berjalan sesuai harapan rakyat," ungkap Cak Dul.
Hal demikian, Cak Dul berharap, keluhan HMI didengarkan Bapak Presiden Jokowi. "Kami percaya bahwa dengan perhatian dan tindakan yang tepat dari pemerintah pusat, Sumut dapat menjadi contoh sukses bagi pembangunan dan kemajuan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Wow, RSUD Sungai Dareh Berhasil Raih Akreditasi Paripurna
Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak Presiden dan diharapkan semoga dalam kunjungan Bapak Presiden mendengarkan keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
"Dalam setiap langkah kepemimpinan bapak, telah membawa inspirasi dan perubahan positif bagi rakyat. Kami menghargai upaya pak Jokowi dalam memajukan negara ini menuju masa depan yang lebih baik dan makmur. Kita semua berharap untuk terus bersama-sama membangun dan mewujudkan visi misi yang bapak miliki untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.