Tolak Tambang PT. LMR, IMMO Demo di Kementerian Investasi/BKPM

- 28 Februari 2024, 17:58 WIB
Tolak Tambang PT. LMR, IMMO Demo di Kementerian Investasi/BKPM
Tolak Tambang PT. LMR, IMMO Demo di Kementerian Investasi/BKPM /Detaksumut/Dok. Istimewa /

DETAKSUMUT.ID - Indonesian Mining Monitoring (IMMO) menggelar aksi penolakan Kegiatan Pertambangan Emas PT. Linge Mineral Resources (LMR) di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Rabu 28 Februari 2024.

Peserta aksi yang berjumlah puluhan orang itu mendesak Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencabut serta menolak Peningkatan IUP PT.LMR yang akan melakukan Eksploitasi di wilayah Lingge Kabupaten Aceh Tengah.

Baca Juga: Pedagang Pasar Nauli bersama HMI Demo di Kantor Walikota Sibolga, Gegara 'Tidak Punya Uang Tidak Punya Lapak'

Koordinator Aksi, Andre menyampaikan IUP PT. Lingge Mineral Resorces akan segera berahir dan saat ini mereka sedang proses peningkatan IUP dari eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi, Untuk kita Mendesak Kementerian Investasi/BKPM agar menolak Peningkatan IUP PT.LMR.

"Cabut dan Tolak Perpanjangan IUP PT Linge Mineral Resources, jika Tambang ini beroperasi di Aceh akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan sosial bidaya di Aceh" kata Andre dalam Orasinya

Andre melanjutkan, Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Linge Mineral Resource masuk dalam kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Jambo Aye Lumut, Linge, Owaq, dan Penarun. Hal tersebut tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Aceh Timur yang di aliri aliran sungai tersebut.

Baca Juga: Mahasiswa Berulang Kali Demo, Polda Sumut Serius Menindaklanjuti Perkara Kasus PPPK Madina

"Selain itu kawasan tersebut juga termasuk Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yang meliputi: KSK Pengembangan Peternakan Ketapang Linge, KSK Situs Kerajaan Linge di Kecamatan Linge sebagaimana tercantum dalam Qanun Rencana Tata Ruang (RTRW) Aceh tengah," jelas andre

Dalam Qanun Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2016 – 2036, jelas menyebutkan kalau wilayah konsesnsi tambang tersebut di peruntukan untuk peternakan, persawahan dan perkebunan bukan untuk pertambangan, tegas Andre

Halaman:

Editor: Fauzaki Aulia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah