Network
DETAKSUMUT.ID - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Cianjur mengecam atas tindakan kekerasan terhadap kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur oleh oknum yang disinyalir salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur.
"Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh diterima, terlepas dari siapa pelakunya, apalagi yang melakukan tindakan kekerasan itu pejabat publik, yang seharusnya memberikan sebuah contoh terhadap masyarakat luas dalam bertutur maupun bertindak," ucap Burhan Latip, Ketua Lakpesdam PCNU Cianjur kepada media online detaksumut.id, Kamis (28/09/2023).
Dirinya menyebutkan, bahwa menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan tidak dibenarkan, baik menurut hukum maupun nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat mencoreng nama baik Kabupaten Cianjur yang terkenal dengan kota santri yang lekat dengan sopan dalam bertutur dan santun dalam bertindak.
Baca Juga: Kader PMII Cianjur Dipersekusi, PMII Jabar Desak Aparat Usut Tuntas
“Dialog seharusnya bisa berjalan tanpa harus adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, adanya kekerasan dalam menyelesaikan masalah justru memperkeruh permasalahan itu sendiri, bahwa tujuan adanya dialog ialah sebagai solusi agar tindakan main hakim sendiri tidak terjadi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan," ujarnya.
Menurutnya, tindakan tersebut sudah masuk kepada ranah hukum. Maka Lakpesdam PCNU Cianjur menyerahkan dan mempercayakan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan perlu dikawal prosesnya.
"Kami harap jangan ada kata damai bagi tindakan melawan hukum, sebagai bentuk sosialisasi dan penyadaran juga bagi orang lain yang hendak melakukan tindakan serupa," imbuh Burhan.
Berdasarkan pengakuan Alief, peristiwa itu terjadi pada Senin, 25 September 2023 sekitar sore hari dirinya diajak ngopi oleh staff Sekretaris Pribadi (Sekpri) Bupati Cianjur berinisial R.
Agenda ngopi di sebuah cafe di halaman gedung pertemuan Assakinah beralamat di Jalan KH Abdullan Bin Nuh, yakni membahas rencana JIM yang bakal menggelar aksi mengkritisi bupati, salah satunya soal kegiatan umrah bareng pejabat yang diduga pihaknya menggunakan dana APBD.
