Network
DETAKSUMUT.ID - Bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT Otda Ke 28, Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A Bacakan Amanat Mendagri sekaligus Sematkan Satya Lencana ke 44 Orang ASN dan Pensiunan Pemko Siantar.
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah (Otda) di Balai Kota Pematangsiantar, Kamis 25 April 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dalam amanatnya yang dibacakan Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A Peringatan Otonomi Daerah mengusung tema " otonomi daerah berkelanjutan menuju otonomi hijau dan lingkungan yang sehat ", Dimana otonomi daerah berkelanjutan bertujuan untuk memperkokoh komitmen seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk membangun ekonomi berkelanjutan serta mempromosikan model ekonomi untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
Perjalanan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk mengaplikasika arti dan filosofi dari otonomi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan. Dalam Sisten undang undang dasar negara RI dengan filosofi dilandaskan pada prinsip dasar.
Otonomi daerah memiliki 2 tujuan utama yakni kesehatan dan demokrasi yang diarahkan untuk memberikan pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang menekankan kehadiran daerah yang terbagi untuk urusan pemerintahan.
Pemerintahan yang dapat dikelola antara pusat dan provinsi serta daerah menuntut pemda untuk responsif.
Kebijakan desentralisasi untuk mempercepat masyarakat civil sosiety sebagai perwakilan daerah.
Dalam konsep ekonomi hijau kebijakan desentralisasi untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara efesien dengan produk kebijakan untuk eksperimen teknolgi hijau, Energi terbarukan hemat energi seperti mobil listrik, pengelolaan limbah ramah lingkungan dan managemen limbah bangunan yang menciptakan dampak positif.
Kemendagri juga memperkuat fungsi untuk mencapai berkelanjutan lingkungan masyarakat secara holistik berfokus pada komunitas yang ramah lingkungan ekonomi sosial dan penanggulangan bencana.
Kedepan juga didorong percepatan kualitas pelayanan publik pemda diharapkan meliputi penanganan stunting. Serta pengendalian inflasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pemerintah pusat menargetkan angka stunting turun secara nasional perlu ditingkatkan untuk mengambil langkah strategis dukukungan araha kebijakan dan pola asuh lingkungan kepada ibu dan anak.
Kelancaran distribusi stabilitas perekonomian didaerah penangan inflasi dan saat ini telah terbentuk satgas TPID tentang penggunaan belanja tidak terduga sebagai pengendalian inflasi didaerah masing-masing.
