Network
DETAKSUMUT.ID - Pemerintah telah menetapkan Ibukota Negara akan dipindahkan dari Jakarta Ke Nusantara di Kalimantan Timur. Peraturan perundang-undangan sudah disiapkan. Kini saatnya segenap pihak bersatu, berkolaborasi untuk menyukseskan cita-cita negeri. Visi yang sejak dulu telah dicetuskan para pemimpin negeri, kini dieksekusi untuk mewujudkan mimpi.
Mengusung tagline Smart Suistanable Forest City, Ibu Kota Nusantara (IKN) memoles diri mewujudkan kota cerdas berkelanjutan yang menjamin kebahagiaan masyarakatnya tinggi dengan didukung kemajuan teknologi. Gemuruh pembangunan infrastruktur menyita setiap sisi IKN. Kasat mata, kita menyaksikan upaya percepatan pembangunan infrastruktur demi menghadirkan IKN yang diharapkan menjadi simbol baru pemersatu dan lompatan kemajuan bangsa yang meneguhkan orientasi pembangunan Indonesia sentris.
Pertanyaannya, bagaimanakah kesiapan pelaku atau subjek pembangunan di IKN? Sudah handalkah sumber daya manusianya, khususnya SDM lokal? Akankah IKN dipenuhi oleh pendatang dan meminggirkan masyarakat lokal? Kota baru tentu mendorong migrasi yang diiringi percampuran sosial dan budaya. Bagaimanakah IKN mengelola persoalan sosial budaya tersebut sehingga keinginan mewujudkan persatuan tak malah memunculkan kondisi sebaliknya yakni perpecahan akibat pertentangan sosial budaya dan tergerusnya nilai lokal karena kehadiran pendatang?
Dalam sebuah kesempatan berdialog dengan pemuka masyarakat di Titik Nol Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, September 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN harus tetap mempertahankan ciri khas dari masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.
Baca Juga: Jubir KPK Ali Fikri: Terdakwa Agus Rahma Meninggal Dunia Di Kamar Mandi
“Adat istiadat, tradisi, kehidupan keberagamaannya harus tetap terpelihara dengan baik. Misalnya, saat terjadi perkembangan kebutuhan angkatan kerja, seharusnya penduduk asli yang menikmati dampaknya," tegas Menko PMK.
Tentu tak semudah membalik telapak tangan, simsalabim dan jadi. Butuh perencanaan dan tahapan yang presisi. Pembangunan infrastruktur telah dimulai, namun tak kalah penting penyiapan masyarakat agar terwujud sosial budaya yang harmoni. Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan bahwa pembangunan fisik penting namun perlu dibarengi dengan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM khususnya penduduk lokal.
