Pesan Menpan RB kepada Pj Gubernur Sumut, Minta Jalankan Birokrasi Berdampak

- 7 Mei 2024, 13:48 WIB
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (6/5).   
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (6/5).   /

DETAKSUMUT.ID -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Hassanudin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (6/5). Dalam pertemuan tersebut Menteri Anas meminta Pj Gubernur Sumut dapat menjalankan program reformasi berdampak.

Abdullah Azwar Anas berpesan agar Pemprov Sumut terus mengedepankan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.

“Program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, dengan standar pelayanan yang baik, jadi masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka,” kata Abdullah Azwar Anas.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berbenah.

"Kita terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan kita sehingga lebih efektif dan efisien,” kata Hassanudin, usai audiensi dengan Abdullah Azwar Anas.

Salah satu yang perlu dibenahi dalam birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut, menurutnya adalah cara berpikir dan bertindak saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ASN fokus menjalankan tugas dan mencapai target-target yang telah ditentukan.

“Cara berpikir kita dulu diubah, kita harus bertindak sebagaimana mestinya seorang abdi negara, kemudian fokus menjalankan tugasnya dan memenuhi target-target yang sudah ditentukan,” kata Hassanudin.

Ada tiga hal utama yang perlu penguatan di lingkungan Pemprov Sumut, menurut Hassanudin. Pertama perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan integrasi program antar sektoral.

“Kita berupaya memperkuat ketiga hal tersebut dalam reformasi birokrasi, sehingga apa yang kita programkan benar-benar menyentuh ke masyarakat, sesuai dengan ketentuan berlaku dan terintegrasi dengan sektor lainnya karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” kata Hassanudin.

Halaman:

Editor: Ismail Marzuki


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah