Network
DETAKSUMUT.ID - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara mendesak Polda Sumatera Utara untuk segera memeriksa Plt Bupati Langkat, Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat terkait dugaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada rekrutmen PPPK 2023 di lingkungan Pemkab Langkat.
Ketua DPD IMM Sumut, Arif dalam pernyataannya meminta Polda Sumatera Utara untuk segera periksa oknum yang terlibat dugaan penyalahgunaan dan suap rekrutmen PPPK 2023.
Baca Juga: Dandim 02/08 Kompak Patroli dan Cooling System Bersama Unsur Forkompimda Batu Bara
"Kita minta Polda Sumatera Utara jangan tebang pilih memeriksa Kepala Daerah yang terlibat dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan pada rekrutmen PPPK 2023 di Sumatera utara, "tegas Arif saat di konfirmasi detaksumut di Sekretariat DPD IMM Sumut, Kota Medan pada Selasa, 6 Februari 2024.
"Akhir-akhir ini kita di hebohkan di media sosial banyaknya guru-guru honerer yang melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumatera Utara atas kekecewaan terhadap hasil kelulusan PPPK di Sumatera Utara yang terindikasi kecurangan yang di dasari banyak nya dugaan suap dan pungli kepada guru-guru honorer," ujarnya
Lanjut arif menyampaikan, IMM Sumut mengapresiasi dalam ketegasan Polda Sumatera Utara dalam menanggapi kekisruhan PPPK di Sumut.
Baca Juga: Teddy Alfonso: Warning Kaum Intelektual Wajib Didengarkan oleh Penyelenggara Negara
"Kami apresiasi atas ketegasan Polda Sumatera Utara yang sudah memanggil beberapa Kepala Daerah dan sudah menetapkan beberapa tersangka panitia rekrutmen PPPK di Sumatera Utara," imbuhnya
Terkahir, Arif juga menyanyangkan kalau Polda Sumut terlihat tumpul serta tebang pilih dalam menyelesaikan kasus terkait rekrutmen PPPK tersebut.
