Network
DETAKSUMUT.ID – Konsistensi Pertamina EP Pangkalan Susu dan Rantau melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam mendukung program strategis pemerintah mendapatkan apresiasi dan atensi dari Plt Bupati Langkat Syah Afandin. Orang nomor satu di Kabupaten Langkat tersebut memberikan piagam penghargaan kepada Field Manager Pertamina EP Pangkalan Susu Field Kuwat Riyanto.
Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan pada acara forum silaturrahmi dengan Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Langkat. Selain Bupati, turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin serta Kepala Bappeda Rina Wahyuni Marpaung.
Baca Juga: Caleg DPRD Langkat Lulus Guru PPPK, HMI Minta BKN Batalkan
Penghargaan tersebut tak lepas dari kontribusi Pertamina EP Pangkalan Susu dan Pertamina EP Rantau dalam memberantas kemiskinan ekstrem melalui program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang diadakan sebanyak empat rumah di Kecamatan Pangkalan Susu sebagai wilayah ring satu operasional.
”Kami apresiasi segala bentuk dukungan dan kontribusi perusahaan di Kabupaten Langkat yang menyisihkan keuntungannya untuk program CSR yang mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Langkat. Semoga langkah ini terus terjalin dengan baik dan terus berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat Langkat khususnya di sekitar operasional perusahaan,” ucap Plt. Bupati Langkat.
Baca Juga: Biadabnya Seorang Bapak Tiri yang Tega Rudapaksa Anaknya
Pada kesempatan yang sama, Field Manager Pertamina EP Pangkalan Susu Kuwat Riyanto mengaku senang atas atensi pemerintah terhadap program CSR perusahaan.
"Atensi pak Plt. Bupati terhadap program CSR perusahaan sangat baik. Kami tentu akan terus bersinergi dan menyelaraskan program-program CSR perusahaan yang dapat mendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat," ujar Kuwat Riyanto dalam sambutanya.
Sebagaimana diketahui, penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Langkat telah ditetapkan dan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Langkat dengan target target 0% pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten.
