Wali Kota dr Susanti Sampaikan Nota Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Siantar Atas LKPJ TA 2023

- 17 April 2024, 13:30 WIB
Wali Kota dr Susanti SampaikaN Nota Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Siantar Atas LKPJ TA 2023
Wali Kota dr Susanti SampaikaN Nota Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Siantar Atas LKPJ TA 2023 /

DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematangsiantar dr. Susanti Dewayani Sp.A menyampaikan Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023.Rabu, 17 April 2024.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Serta dihadiri anggota DPRD dan Plh. Sekda, para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD dan pimpinan OPD Kota Pematangsiantar.

Dalam Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA mengatakan pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara ketua, wakil-wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan, harapan dan saran-saran dari anggota dewan yang terhormat melalui fraksi pdi perjuangan, fraksi golkar, fraksi hanura, fraksi nasdem, fraksi pan persatuan indonesia, fraksi gerindra dan fraksi demokrat sebagai berikut

Fraksi pdi perjuangan atas pertanyaan anggota dewan yang terhormat terkait sk pembentukan kepengurusan/ forum organisasi csr kota pematangsiantar.dapat kami jelaskan bahwa implementasi peraturan daerah kota pematangsiantar nomor 1 tahun 2022 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan wali kota pematangsiantar nomor 38 tahun 2023 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Untuk pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan saat ini masih dalam tahapan proses pembentukan.

Atas pertanyaan anggota dewan yang terhormat tentang keberhasilan pemerintah kota pematangsiantar dalam pengelolaan sampah.dapat kami jelaskan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua bagian besar yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah adalah pengelolaan yang dilakukan oleh sumber sampah (masyarakat) melalui kegiatan 3r (reduce, reuse, recycle), dan penanganan sampah adalah yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesan akhir. Sesuai target nasional penanganan sampah untuk kota pematangsiantar sebesar 73%.capaian penanganan sampah yang dilakukan saat ini berada pada kisaran 71,55%. Untuk pengurangan sampah dapat kami jelaskan bahwa target nasional adalah 27%, dan hingga saat ini kita sudah mencapai 24,84%, sehingga persentase pengelolaan sampah mencapai 96,39%.namun demikian pemerintah kota pematangsiantar tetap akan meningkatkan kinerja dalam hal penanganan persampahan sehingga kota pematangsiantar akan benar-benar terasa nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke kota pematangsiantar.

Fraksi golkar terkait pertanyaan mengenai peningkatan atau penurunan capaian kinerja setiap opd pemerintah kota pematangsiantar.kami sampaikan bahwa:secara umum target kinerja pemerintah kota pematangsiantar di tahun 2023 tercapai, antara lain untuk indikator indeks pembangunan manusia target tahun 2023 sebesar 79,65 - 80,13 realisasi yang dicapai 80,46 dengan capaian 100,41%. Realisasi ini meningkat dari tahun 2022 senilai 79,70.untuk indikator tingkat kemiskinan target tahun 2023 adalah 8,46 - 8,07% realisasi yang dicapai 7,24% dengan capaian 111,46% realisasi ini meningkat dari tahun lalu senilai 7,88%. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka target tahun 2023 adalah 10,40 - 9,74% realisasi yang dicapai 8,62% dengan capaian sebesar 112,99% realisasi ini meningkat dari tahun lalu senilai 9,36%.untuk indikator pertumbuhan ekonomi target tahun 2023 adalah 2,31 - 3,38 realisasi yang dicapai 4,22 dengan capaian sebesar 124,85% realisasi ini meningkat dari tahun lalu senilai 3,47.untuk indikator indeks gini target tahun 2023 adalah 0,305 - 0,300 realisasi yang dicapai 0,329 dengan capaian 91,18% realisasi ini meningkat dari tahun lalu senilai 0,358.untuk indikator indeks reformasi birokrasi target tahun 2023 adalah c (45-50) realisasi yang dicapai cc (54,82) dengan capaian sebesar 109,64 realisasi ini meningkat dari tahun lalu senilai 45,63.untuk indikator indeks infrastruktur target tahun 2023 adalah 0,88 realisasi yang dicapai 0,86 dengan capaian sebesar 97,72% realisasi ini meningkat dari tahun lalu senilai 0,82.ketujuh indikator kinerja tersebut diatas dapat dicapai dengan didukung oleh 97 program pada apbd kota pematangsiantar tahun 2023.

Fraksi hanura atas masukan anggota dewan yang terhormat terkait laporan keterangan pertanggungjawaban walikota pematangsiantar tahun anggaran 2023 ini tidak hanya sekedar penyajian angka angka namun harus memperhatikan hal hal yang krusial dan fundamental bagi kepentingan masyarakat kota pematangsiantar dengan mempedomani strategi arah dan kebijakan umum serta prioritas pembangunan. Konkritnya bahwa angka angka tersebut haruslah tampak dalam realisasi pelaksanaan dilapangan dan dapat dirasakan masyarakat.kami ucapkan terimakasih, hal ini akan menjadi perhatian kami pada masa yang akan datang.

Fraksi nasdem atas pertanyaan anggota dewan yang terhormat terkait minimnya persentase serapan bop paud sebesar 1,73%, dana bos sekolah dasar sebesar 0,3%, dana bos sekolah menengah pertamna 0% dengan alasan administrasi yaitu adanya perbaikan reklasifikasi aset.dapat kami jelaskan bahwa rendahnya persentase serapan anggaran bop paud, dana bos sekolah dasar dan dana bos sekolah menengah pertama, disebabkan adanya perbaikan dan reklasifikasi aset terhadap satuan pendidikan tersebut. Dan untuk memastikan hal dimaksud tidak terjadi kembali.dinas pendidikan akan melakukan percepatan penyelesaian reklasifikasi aset pada satuan pendidikan di kota pematangsiantar.

Fraksi pan persatuan indonesia atas saran dari anggota dewan yang terhormat terkait dengan kondisi apbd, agar pemerintah kota pematangsiantar memperhatikan peluang dan tantangan persaingan global, penyelarasan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ucapkan terima kasih, hal ini akan menjadi perhatian kami pada masa yang akan datang.

Fraksi gerindra atas saran anggota dewan yang terhormat terkait banyaknya kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga.dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka menekan laju inflasi, pemerintah kota pematangsiantar telah melakukan upaya pengendalian harga dan stok barang pokok dan barang penting lainnya melalui kegiatan sidak pasar bersama forkopimda di pasar dwikora, pasar horas, bulog dan kilang padi, hingga saat ini stok barang pokok di kota pematangsiantar masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Upaya lainnya juga telah dilakukan operasi pasar murah dengan komoditi beras sphp, minyak kemasan, tepung terigu, telur vege, gula pasir di 8 (delapan) kecamatan yang tersebar di 9 lokasi.

Fraksi demokrat atas pertanyaan anggota dewan yang terhormat terkait sudah sejauh mana program pemerintah kota tentang pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana di pasar horas jaya dan pasar dwikora.dapat kami jelaskan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para pedagang dan masyrakat. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah kota pematangsiantar selalu berupaya mengajukan usulan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembenahan sarana dan prasarana di pasar horas jaya dan pasar dwikora. Sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pembenahan dimaksud, pada tahun 2023 pemerintah kota pematangsiantar telah mensertifikatkan tanah gedung iv pasar horas sebagai persyaratan administrasi untuk proses pengajuan usulan.

Demikian nota jawaban atas pemandangan umum fraksi dprd kota pematangsiantar terhadap nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) wali kota tahun anggaran 2023 ini kami sampaikan, apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, akan kami sampaikan pada rapat-rapat selanjutnya.

Editor: M Roni


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x