Network
Oleh karena itu, Menko Muhadjir menyampaikan, apa yang dilakukan BiBB patut menjadi percontohan dan bisa diadopsi di Indonesia untuk penerapan pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Saya kira bagus ini kalau kita adopsi untuk Indonesia mengingat kita sedang mengalami bonus demografi, jumlah usia muda yang sangat tinggi kalau ini tidak diberi keterampilan yang memadai dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai ini kita akan kehilangan kesempatan memanen bonus demografi," bebernya.
Masih kata Menko Muhadjir, bahwa bonus demografi di Indonesia harus ditangani dengan cepat melalui revitalisasi vokasi. Indonesia tentu memiliki kekhasan terkait dengan vokasi, termasuk mendorong jiwa kewirausahaan di generasi muda kita.
"Untuk itu, idealnya Indonesia juga memiliki institusi vokasi yang kuat untuk menyatukan seluruh stakeholders terkait. Saat ini, sesuai Perpres 68/2022 pemerintah telah membentuk tim koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), yang juga telah diikuti pembentukan tim koordinasi vokasi di tingkat daerah," imbuh Muhadjir.
Sebagai informasi, BIBB didirikan pada tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Pelatihan Kejuruan (Berufsbildungsgesetz, BBiG) dan merupakan satu satunya lembaga di tingkat pusat yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman.
BIBB merupakan lembaga pemerintah pusat untuk kebijakan, penelitian dan praktik di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. BIBB memiliki dana operasional sebesar €294 juta (sekitar Rp. 4,7 Trilyun) per-tahun yang didanai langsung dari anggaran pemerintah pusat. Sejak tahun 1999, BIBB memiliki kantor pusat di kota Bonn.(*)
