Network
DETAKSUMUT.ID - Advokat Pembela Rakyat (Ampera) Muhammad Mualimin SH MH meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan ke publik perihal kebenaran kabar oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat yang dipanggil.
KPK harus segera mengumumkan kepada publik pihak-pihak yang dipanggil dalam perkara apa? Hingga kini publik masih bertanya-tanya terkait kabar tersebut, jika tidak diumumkan bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau simpang siur.
"Kalau memang surat panggilan itu benar adanya, mestinya KPK umumkan saja siapa orangnya dan apa jabatan publiknya. Gunanya KPK punya Juru Bicara ya untuk mengumumkan segala agenda dan giat yang dilakukan KPK," kata Ketua Ampera Muhammad Mualimin SH MH kepada Detaksumut.id di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023.
Baca Juga: Metode Baru Belanja Online Dihadirkan Shopee dengan COD Cek Dulu, Buka Dulu Baru Bayar
KPK harus memberikan keterangan resmi terkait amplop warna kuning yang tertera nomor surat panggilan dan berstempel itu. Publik berhak mengetahui terkait kebenaran KPK panggil oknum Pejabat di Langkat Sumut itu.
"Lagi pula dugaan kasus korupsi itu kan ranah pidana, dengan sendirinya bersifat publik. Jadi siapapun yang diperiksa KPK maka sifatnya boleh diketahui siapapun, termasuk masyarakat luas," tegasnya.
Mualimin berharap jika memang benar dipanggil oleh KPK, oknum itu untuk datang memenuhi panggilan dan jangan pernah gentar.
"Dan status surat panggilan KPK biasanya pertama untuk klarifikasi. Jadi yang dipanggil masih berstatus Saksi. Jadi, kalau bersih kenapa takut dipanggil KPK? Kenapa takut diketahui publik kalau memang tidak terlibat pidana?" tanya Mualimin.
Baca Juga: Halaqoh Gusdurian Minangkabau: Nahdlatul Ulama Adalah Penyeimbang Gerakan Politik Nasional
Bagi yang dipanggil, tambah Mualimin, tentu harus kooperatif dan wajib datang ke KPK atas nama warga negara yang taat hukum.
"Apapun urusannya kalau penegak hukum memanggil seseorang, maka yang bersangkutan wajib hadir," kata Mualimin.
Menurut sumber Detaksumut.id di Langkat, KPK diduga memanggil oknum pejabat di Dinas PUPR Langkat.
Sebelumnya diberitakan, KPK dikabarkan memanggil rekanan dan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Langkat.
Dilihat Detaksumut.id amplop surat berwarna kuning yang beredar di grup Jurnalis Langkat Sumut. Di amplop tersebut tertulis surat panggilan Nomor Spgl/6306/DIK.01.00/23/09/2023 yang berstempel KPK.
"Ada pejabat, ada rekanan, ini kasus lama soal gratifikasi," kata sumber saat dimintai konfirmasi Detaksumut.id, Selasa, 3 Oktober 2023.
Saat dimintai memfotokan isi surat tersebut, sumber enggan memfotokannya. "Tidak bisa dipublis, itu hanya saya yang tahu," kata sumber.
Persoalan amplop itu, Detaksumut.id mengkonfirmasi Kepala Bagian Pemberitaan (Juru Bicara) KPK Ali Fikri terkait kebenaran pemanggilan itu, masalah apa oknum pejabat itu dipanggil. Namun, Ali belum memberikan jawaban apapun hingga berita ini diterbitkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Langkat H Syahmadi belum mendapat kabar terkait oknum pejabat di lingkungan Pemkab Langkat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Detaksumut.id mengkonfirmasi Syahmadi terkait kebenaran KPK panggil oknum pejabat di Langkat? Soal apakah oknum pejabat itu dipanggil pak? Dan siapa saja yang dipanggil KPK?
Baca Juga: Terkait Kabar Oknum Pejabat Dipanggil KPK, Ini Kata Kadis Kominfo Langkat
Syahmadi mengaku belum mendapatkan informasi. "Maaf bang belum dapat info ????," kata Syahmadi kepada Detaksumut.id.
Sepengetahuannya, tidak ada pemanggilan tersebut. "Setahu saya gak ada bang," kata Syahmadi. (Detaksumut.id, Abdul Rahim Daulay)
