DETAKSUMUT.ID - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Kemenko PMK-RI menggelar Seminar “Menuju Papua Maju” di ruang heritage Kemenko PMK, Rabu (18/10/2023).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut hadir dalam kegiatan ini. Acara dibuka secara resmi oleh Seskemenko PMK Andie Megantara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan, bahwa saat ini pemerintah sangat fokus dalam membangun Papua.
Dalam berbagai kesempatan, Menko PMK memantau langsung program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting, juga melakukan pengecekan pemulihan pasca konflik sosial yang kerap terjadi di Papua.
"Berbagai indikator masih menunjukkan bahwa tingkat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Wilayah Papua relatif masih rendah dan masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari kontribusi produk domestik regional bruto/PDRB Provinsi Papua dan Papua Barat yang masih rendah karena kekurangan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
"PDRB tahun 2022 (harga konstan) untuk Provinsi Papua yaitu Rp. 172.904,85 milyar (1,48 persen), sedangkan Provinsi Papua Barat mencapai Rp. 62.518,38 milyar (0,53 persen) terhadap produk domestik bruto/PDB nasional sebesar Rp 11.710.397,80 milyar (Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS 2023)," terangnya.
Ia menyebut, sejumlah indikator BPS seperti Indeks Pembangunan Manusia/IPM, rata-rata lama sekolah dan prevalensi stunting menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah Papua relatif rendah dan tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
"IPM Papua dan Papua Barat pada tiga tahun terakhir merupakan yang terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, IPM Papua tercatat sebesar 61,39, sedangkan IPM Papua Barat mencapai 65,89. Capaian ini jauh di bawah angka IPM Nasional (72,91)," ungkap Menko PMK.
Pihaknya menjabarkan, pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah di Papua baru mencapai 7,02 tahun dan di Papua Barat tercatat hanya 7,84 tahun. Rendahnya pendidikan di wilayah Papua memiliki dampak pada rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Papua. Prevalensi balita stunting Tahun 2022 di Papua sebesar 34,6 (terbesar ke-3) dan Papua Barat 30,0 (terbesar ke-6).
"Tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat juga merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 26,03 di Papua dan 20,49 di Papua Barat. Adanya pemekaran wilayah Papua menjadi 5 Provinsi tentu akan membuat tantangan pembangunan di Papua semakin kompleks dan membutuhkan upaya yang lebih menyeluruh," bebernya.
Dalam hal ini kata Menko PMK, proses percepatan pembangunan wilayah Papua dilakukan dengan penerbitan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP).
"Dalam dokumen RIPP disebutkan bahwa visi percepatan pembangunan Papua adalah terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera dengan memuat tiga misi besar, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif," tuturnya.
Selain itu, masih kata Menko PMK, terdapat enam strategi dalam percepatan pembangunan wilayah Papua yaitu peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus, Penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan koordinasi kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua.
"Sebagai salah satu Program Prioritas Nasional, dukungan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) diharapkan dapat menjadi gerakan bersama dalam percepatan pembangunan Papua dengan berkontribusi dalam mengubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan," ujarnya.
Ia menerangkan, GNRM memiliki 5 (lima) program untuk meningkatkan etos kerja, gotong royong dan integritas masyarakat melalui gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu. Dalam hal ini, partipasi dan kolaborasi berbagai pihak memiliki peranan yang besar dalam proses perubahan dalam pembangunan di Papua.
"Maka, dalam rangka memperoleh masukan terkait afirmasi kebijakan pembangunan manusia di Papua yang lebih humanis, melakukan pemetaan terhadap permasalahan pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan di Papua, mengidentifikasi hambatan, tantangan dan permasalahan dalam memperkuat konsep pembangunan Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan memperoleh informasi pembangunan manusia dan kebudayaan di Papua serta keterlibatan pemangku kepentingan terkait," sambungnya.
Hadir sebagai narasumber Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Anggota KASN Agustinus Fatem, Dosen Universitas Yapis Jayapura Toni Wanggai, Tokoh Agama Leonardus Tumuka, Pemerhati pendidikan Papua Sergius Womsiwor, perwakilan anak muda Papua Yeri Kalua. Para narasumber memaparkan terkait birokrasi, pemberdayaan masyarakat, akselerasi pendidikan masyarakat dan pengembangan peran generasi muda terkait pembangunan masyarakat Papua.