Network
Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal senilai Rp116,664 miliar, serta dana APBDes Rp232,139 miliar.
"Upaya pengendalian prevalensi stunting di Sumut adalah sebuah prioritas yang tidak terbantahkan. Kami akan terus berkomitmen untuk mengintensifkan langkah-langkah dalam pencegahan stunting. Tentunya melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan program-program intervensi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak. Melalui rapat ini, kami sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dari Bapak Menko untuk kami laksanakan selanjutnya dalam pencegahan stunting di Sumut," pungkas Hassanudin.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir mengatakan, pelaksanaan Rakor yang diikuti seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen. Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada tahun berikutnya,” pungkas Muhadjir.
