Network
DETAKSUMUT.ID - 27 Kabupaten/Kota se Sumut sudah selesai melakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi. Walaupun selesai, namun ada penolakan dari saksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Berdasarkan form catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Partai Hanura M Taufik Umar Dhani Harahap dan Ketua KPU Sumut Agus Arifin tertanggal, 8 Maret 2024.
"Saksi Partai Hanura keberatan dalam Rapat Pleno KPU Sumut terkait dugaan penggelembungan suara di TPS-TPS di 32 Kecamatan se Kabupaten Simalungun. Penggelembungan suara tersebut merugikan Partai Hanura. Partai Hanura membawa bukti foto copy C Salinan dan C Hasil di TPS-TPS pada 32 Kecamatan se Kabupaten Simalungun untuk dilakukan koreksi pada D Hasil Kabupaten Simalungun namun ditolak KPU Sumatera Utara.
Akibat keberatan tersebut Partai Hanura menindaklanjuti pada proses sengketa hasil Pemilu dan pihak-pihak terkait dalam institusi Pemilu dan Aparat Penegak Hukum," demikian isi Form tersebut sebagaimana dikutip Detak Sumut, Sabtu, 9 Maret 2024.
Hal itu dibenarkan Taufik. "Iya benar, Partai Hanura menolak Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Provinsi," ujarnya.
Selanjutnya , kataTaufik, kami akan mengambil langkah-langkah politik dan hukum.
"Melakukan pelaporan atas kecurangan yang digugat, silahkan KPU Sumut kepada Bawaslu Sumut dan langkah-langkah hukum terkait pelanggaran Pemilu tersebut," tegasnya.
Sementara Ketua KPU Sumut Agus Arifin saat dimintai konfirmasi belum memberikan balasan hingga berita ini diterbitkan.
Sebelumnya diberitakan, Ade Putra selaku Sekretaris pemenangan H. Rusdi Lubis SH MMA, Caleg Dapil 10 (Siantar - Simalungun) Nomor urut 1 dari Partai Hanura melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara.
