Network
DETAKSUMUT.ID - Grup Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari PMKRI, PMII, HMI, KAMMI, dan HIMMAH melakukan aksi mimbar rakyat dalam menyuarakan rapot merah Pemerintahan Jokowi dan mepertanyakan netralitas TNI-Polri dalam situasi politik dinasti, di depan Makam Pahlawan, Kota Medan, Selasa, (12/12/2023).
Komda PMKRI Sumut dalam orasinya menyampaikan, Persoalan yang sampai hari ini tidak memiliki titik terang mengenai pemenuhan dan perlindungan HAM yang terjadi di Indonesia, wajah HAM begitu suram banyak aktivis, Masyarakat, pers menjadi korban ganasnya kekuasaan.
''Kita melihat dari penelitian terbaru tentang pemenuhan dan perlindungan HAM negara-negara di dunia yang dirilis Global right project (grip) skor Indonesia pada angka 28 dengan skala 1-100 dalam penegakan HAM. Aspek yang sangat kuat lemahnya penegakan HAM, seperti kebebasan berpendapat dan pers, kebebasan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hak atas peradilan yang adil, dan partisipasi dalam pemerintahan, "tegas Coperianus Gea Komda PMKRI Sumut
Kemudian lanjut Tarmizi selaku Ketua PKC PMII Sumut memaparkan, Joko Widodo gagal dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, telah terbukti dengan banyaknya menteri kabinet Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi dan di duga melakukan praktik nepotisme dengan memajukan anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Pemilu 2024
"di era Jokowi saat ini setiap hari kita mendengarkan kasus korupsi dikabinetnya bahkan terbaru ini kasus yang menimpa Ketua KPK ini sangat ironis sekali. Kemudian kasus kolusi yang terjadi di MK yang mengotak atik syarat wakil presiden, dan paling membuat kita geleng kepala menaikkan anak sendiri menjadi cawapres, "ungkap M. Tarmizi Ketua Umum PKC PMII Sumut.
Ketua Badko HMI Sumut, Abdul Rahman menjelaskan, pada masa pemerintahan Jokowi harga-harga kebutuhan rakyat melambung tinggi, dan lesunya perekonomian rakyat, itu menandakan kebobrokan manajerial ekonomi dan kebijakan sangat pro terhadap kapitalis.
"kami melihat setiap tahun kenaikan bahan pokok terus mengalami kenaikan yang selalu memicu inflasi di daerah, tidak sedikit muncul kasus orang tua membunuh keluarganya sendiri karena tidak sanggup memberi nafkah, sangat menyedihkan di negeri yang di jamin Tuhan tanah subur tapi rakyatnya mati kelaparan, dan beberapa waktu presiden mengeluarkan kebijakan UU Cipta kerja yang sangat pro terhadap investor (kapital), "tegas Abdul Rahman Ketua Umum Badko HMI Sumut.
Wira Putra dalam hal ini juga menegaskan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk cuti atau mundur dari jabatannya selama proses Pemilu 2024 berjalan.
"kami mengingatkan Presiden untuk tidak lagi cawe - cawe karena prilaku tersebut sangat tidak negarawan tidak bisa menjadi contoh baik untuk generasi selanjutnya, bayangkan saja jika setiap Presiden melakukan hal serupa terus menerus, negara ini bakal hancur, dan orang yang patut disalahkan adalah pemuda saat ini karena mendiamkan kondisi seperti ini, "tegas Wira Putra Ketua Umum KAMMI Sumut
Demi mencegah ancaman krisis pangan, Presiden Joko Widodo menggagas program Food Estate di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera Utara. Sampai hari ini tak kunjung panen.
