Network
DETAKSUMUT.ID - Akhir-akhir ini terdengar rumor yang beredar bahwa Mentri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas akan dipecat sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) usai menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
Tokoh Muda NU, Fadhlur Rahman Ahsas bersuara terkait rumor tersebut. Secara normatif, ia menegaskan bahwa Menteri Agama RI Gus Yaqut sudah tepat dalam menghimbau umat beragama dalam mengedukasi dalam menghadapi tahun politik apalagi sudah jelas dari dahulu sebelum menjabat mentri agama beliau tidak sepakat dengan politik indentitas atau politisasi agama.
Baca Juga: GP Ansor Bela Menag Yaqut dari PKB, Sebut Politisi Baperan
"Saya sangat membela ucapan menteri agama kita, sudah saya renungkan kalimat-perkalimat dalam video Gus Yaqut terkait tersebut , tak ada salah sama sekali, malah mengedukasi umat beragama," terangnya pada Senin, 02 Oktober 2023.
Fadhlur menilai pernyataan Menag Yaqut justru sangat positif dan edukatif. Bahkan Menag sendiri tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.
"Saya selaku anak muda tidak memakan langsung informasi, selalu saya cari refernsi tentang track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gus Men tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik," paparnya yang disapa Gus Lur itu.
Baca Juga: GP Ansor Sumbar Dukung Penuh Gus Menag: Tolak Politisasi Agama
Tak ayal, lanjutnya, perkara itu tak membuat Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Waketum PKB Jazilul Fawaid merespon. Menurut Gus Lur, respons kedua pimpinan PKB itu malah mengambil tindakan reaktif soal kedisiplinan, untuk memecat Menag Gus Yaqut dari kader PKB.
"Yah Jaka sembung bawa golok de, saya kira itu sangat tidak nyambung malah arogan. Faktanya, Gus Men sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gus Men hanya menyebut kriteria dan itu wajar bahkan perlu untuk pendidikan politik," katanya.
