Selain itu, Nurul mengharapkan, ada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga baik. Hal itu dilakukan guna menjaga atau membatasi agar tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting mengharapkan, koordinasi lintas instansi tersebut dapat menambah pemahaman bagi para pemangku kebijakan atau penyelenggara pemerintahan, dalam hal pencegahan korupsi. Sehingga Sumut pun menjadi wilayah yang aman, nyaman bagi investasi.
“Bila korupsi dicegah, dapat dipastikan Sumut dapat menjadi daerah aman dan nyaman masuk investasi, mengingat Sumut juga memiliki potensi investasi yang besar,” kata Baskami.
Kemudian, Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA menerima sertifikat PTSL sebanyak 50 sertifikat dalam masa pengurusan Juli-Oktober 2023, dilanjut dengan penerimaan sertifikat kepada Bupati/Wali Kota se-Sumut.
Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda Sumut, bupati/walikota se-Sumut dan OPD Pemprov Sumut.