Network
DETAKSUMUT.ID - Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) 2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP), di Hotel Grand Central Premier Medan, Jalan Putri Merak Jingga Nomor 3A, Kesawan, Kota Medan, Selasa (17/10/2023) pagi. Selain Kota Pematang Siantar, ada sejumlah daerah yang mengikuti FGD tersebut, yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Samosir.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Direktorat Jenderal Tata Ruang atas bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Pematang Siantar.
"Sehingga Kota Pematang Siantar akan memiliki RDTR," sebut dr Susanti mengawali sambutannya.
Pada kesempatan ini, dr Susanti menjabarkan kegiatan ini diawali dengan Pakta Integritas kepala daerah bersama Direktur Jenderal Tata Ruang di Jakarta, pada 9 Agustus 2023.
Dilanjutkannya, sebagaimana kegiatan FGD 1 yang telah dilaksanakan bersama pada 15 Agustus 2023 yang bertempat di BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan telah melakukan penjaringan isu-isu strategis yang ada di Kota Pematang Siantar bersama stakeholder. Serta konsultasi publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dihadiri berbagai instansi, lembaga, BUMN, dan tokoh masyarakat untuk menerima berbagai masukan dan saran terkait penyusunan dokumen RDTR di Kota Pematang Siantar tahun 2023.
Di kegiatan FGD ke-2 ini, dr Susanti berharap agar sejumlah masukan dan saran sehingga RDTR ini untuk menunjang pembangunan Kota Pematang Siantar yang berkelanjutan
Sementara itu, Kasubdit Daya Lingkungan Kementerian ATR/BPN Barkah Yulianto dalam sambutannya menyampaikan, setelah FGD ke-2 ini, masih ada tiga agenda lagi yang akan dilakukan.
Ia menuturkan, setelah acara pembukaan ini nantinya, seluruh peserta akan dibagi kepada desk sesuai daerah masing-masing.
Barkah mengutarakan, penyusunan RDTR ini berbeda dengan penyusunan sebelumnya karena dibatasi dengan waktu. Untuk itu, ketika RDTR ini telah dibawa ke konsultasi publik, pemerintah telah kompak dan tidak ada lagi perdebatan.
"Sehingga kami berharap pada FGD ke-2 ini, masing-masing OPD saling memberi masukan," tukasnya.
