Network
DETAKSUMUT.ID - Polres Sijunjung bersama jajarannya baik itu Polsek ataupun Satreskoba terus berupaya menekan angka peredaran narkoba melalui pengungkapan kasus. Tidak hanya itu, pihaknya juga terus melakukan upaya preventif penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan Kampung Bebas Narkoba.
Polres Sijunjung nantinya mengawali pembentukan kampung narkoba di Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII. Persiapan pembentukan kampung bebas narkoba tersebut sudah mulai dilakukan dengan digelarnya rapat koordinasi yang dihadiri Kapolsek Koto VII AKP Alminazri, Kaurbinopsnal Satresnarkoba Ipda Wiwit Hariyanto, Wali Nagari Limo Koto Adrius Katik Sarindo beserta perangkat Nagari.
Wali Nagari Limo Koto Adrius Katik Sarindo mengatakan pihaknya sangat mendukung atas dilaksanakanya kampung bebas narkoba tersebut sehingga wilayahnya dapat benar-benar terbebas narkoba dan bisa menjadi contoh bagi nagari lain.
Karena, katanya, Nagari Limo Koto menjadi nagari yang banyak pengungkapan tindak pidana narkoba berdasarkan hasil pengungkapan oleh Polres Sijunjung
“Selanjutnya saya selaku Wali Nagari Limo Koto memohon kepada jajaran dan perangkat nagari, ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat untuk senantiasa mendukung dan memberikan informasi terhadap peredaran narkoba yang berada di wilayah Nagari Limo Koto demi terciptanya nagari yang bebas dari peredaran narkoba,” tutup Adrius.
Sementara itu, Kapolsek Koto VII, AKP Alminazri mengatakan pembentukan kampung bebas dari narkoba di Nagari Limo Koto adalah sebagai perwakilan Kabupaten Sijunjung mengikuti perlombaan. Ia berharap dengan terbentuknya kampung bebas narkoba tersebut bisa membuat tidak ada lagi peredaran narkoba khususnya di Nagari Limo Koto.
“Kegiatan ini diperlukan dukungan semua pihak, karena setelah terbentuk kampung bebas narkoba akan dikelola oleh masyarakat,” ujar Alminazri.
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan pembentukan kampung bebas narkoba tersebut dapat bermaanfaat dan memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat.
“Kita juga akan membentuk posko pengaduan tentang adanya masyarakat atau keluarganya yang dikategorikan sebagai pengguna atau korban, sehingga nantinya bisa dibantu untuk dilakukan rehab,” tutup Alminazri.
