DETAKSUMUT.ID - Berdasarkan data yang dimiliki wartawan, ada uang komite dikutip kepada siswa yang tidak mampu. Mirisnya Wakil Kepala Sekolah atau Pembantu Kepala Sekolah (PKS) SMK Negeri 1 Stabat tidak ada melakukan dugaan pengutipan pembayaran uang komite.
Menanggapi hal itu, Ketua Advokat Pembela Rakyat (Ampera) Muhammad Mualimin, SH., MH mengatakan kalau memang sudah ada datanya tapi Wakil Kepala Sekolah menyangkal.
Baca Juga: Kaesang Pimpin DPP PSI Kunjungan ke Sulawesi Utara, Disambut Tari Kabasaran
"Maka mestinya dia meninjau ulang pungutan tersebut. Siapa dalang sebenarnya dari dugaan pungli?" kata Mualimin di Jakarta kepada wartawan.
Mualimin menambahkan, soal dengan dugaan pungutan yang ditentukan secara sepihak dan terkesan memaksa/mewajibkan untuk orang tua siswa, kata Mualimin, jika yang menentukan berstatus PNS itu sudah masuk unsur korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.
"Kalau dia bukan PNS, itu masuk tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP," kata Mualimin.
Baca Juga: Shin Tae-yong Kurang Puas, Meskipun Timnas Indonesia Menang Telak 6-0 atas Brunei
Menurutnya, pungutan yang wajib dan tidak disetujui orang tua siswa adalah pungutan liar, dalam bahasa hukum masuk kategori pemerasan.
"Oleh karenanya pelaku dapat dipidanakan sepanjang orang tua siswa tidak terima/merasa terpaksa,” kata Pengacara Pidana itu.
Dugaan pungli itu yang diduga kerjasama oknum Wakasek dengan Ketua Komite Sekolah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumut dan Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti.
“Mestinya kepala sekolah ambil tindakan ya, karena dugaan pungli itu sudah mengarah ke pidana. Nanti kalau diusut Kepolisian/Kejaksaan Negeri, pasti kegiatan belajar mengajar sedikit terganggu. Dan kepada Dinas Pendidikan Sumut mestinya memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dan menerima untung dari pungli semacam itu,” kata Mualimin.
Mualimin meminta Pemprov Sumut untuk mengirim pesan ke semua sekolah bahwa tindakan pungli mendapat hukuman yang keras dan tegas.
Baca Juga: Sesampainya di Manado, Kaesang Temui Relawan Jokowi Sulawesi Utara
Mirisnya, oknum Ketua Komite Sekolah saat ditanya tentang uang komite malah megalihkan ke Wakil Kepala Sekolah Jaidun Turnip, terkesan Ketua tidak bertanggung jawab.
“Setiap kepala sekolah atau komite harus tahu atas apa yang terjadi di sekolah. Tidak boleh ada yang 'cuci tangan'. Pengurus sekolah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam kebijakan internal sekolah,” tandasnya. (Tim Detaksumut)