Network
Dilanjutkan Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA, sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam standar pelayanan minimal. Ada 12 pelayanan minimal yang harus kita lakukan dengan optimal.
"Saat ini capaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM kita masih harus terus ditingkatkan dengan tetap menjaga mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk fokus kepada peningkatan capaian kuantitas dan kualitas capaian SPM di bidang kesehatan," sebut dr Susanti Dewayani SpA.
Tugas lainnya, lanjut Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA, terus berupaya menuntaskan kasus stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan ibu hamil kurang energi kalori, yang menjadi salah satu program nasional di Kota Pematang Siantar.
dr Susanti Dewayani SpA menjalankan, saat ini jumlah kasus stunting di Kota Pematang Siantar sebanyak 216 balita dari 10.622 anak yang diukur. Hasil capaian stunting ini, katanya,vl masih menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia.
Program penurunan stunting, sambungnya, merupakan tugas bersama antar lintas program di internal Dinas Kesehatan dan jajarannya maupun lintas program dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dapat menurunkan angka stunting dengan target capaian tahun 2024 sebesar 8,96 persen.
"Koordinasi, kolaborasi dan sinergi program tentunya mutlak dilakukan, baik di internal maupun di eksternal Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar. Berbagai intervensi spesifik dan sensivitas harus dikembangkan dan melibatkan semua stakeholder untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama, memberikan kontribusi program yang nyata, tepat arah dan sasaran serta langsung menyentuh kepada masyarakat," papar pemimpin keibuan dr Susanti Dewayani SpA seraya menyampaikan Kewajiban lainnya, terus mendorong peningkatan kepedulian masyarakat atas pentingnya memelihara kesehatan diri dan keluarga serta mampu mencari pengobatan jika sakit ataupun mendapat masalah pada kesehatannya.
"Kita bersyukur Kota Pematang Siantar telah mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC, di mana saat ini masyarakat yang menjadi peserta aktif jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah mencapai 269.767 jiwa atau sebesar 98,31 persen. Hal ini merupakan bukti tingginya komitmen Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan status UHC yang diperoleh Kota Pematang Siantar, diharapkan masyarakat Kota Pematang Siantar tidak memiliki kendala dalam akses dan pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan," terangnya.
Sebab pelayanan yang berkualitas tentunya sangat didambakan oleh masyarakat Kota Pematang Siantar. Tidak hanya di level fasilitas kesehatan tingkat pertama, tetapi juga harus sampai pada level fasilitas kesehatan rujukan.
"Keberadaan 10 rumah sakit di Kota Pematang Siantar adalah aset yang wajib dikembangkan, terutama RSUD dr Djasamen Saragih. Pengembangan RSUD dr Djasamen Saragih harus seiring sejalan dengan Puskesmas sebagai UPTD di Kota Pematang Siantar, sehingga keberadaan keduanya dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan Kota Pematang Siantar menuju Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas," pungkasnya.
Apel Gabungan di Lingkungan Dinas Kesehatan diikuti sebanyak 178 pegawai di lingkungan Dinkes Kota Pematang Siantar. Di antaranya, 4 perwakilan dari setiap Puskesmas.
